Memperkuat Sinergi Internasional: BPKH Wilayah VIII Dampingi Persiapan Audit Pelatihan Blue Economy di Desa Budeng

Publikasi pada

Jembrana, April 2026 – Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Denpasar turut serta memperkuat peran Indonesia dalam pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional, BPKH Wilayah VIII melakukan pendampingan teknis dalam kegiatan peninjauan lokasi untuk pelatihan internasional bertajuk “Hands-on Audit Training in the Blue Economy: Mangrove & Coastal Area Audits” yang bertempat di Desa Budeng, Kabupaten Jembrana.

Mengapa Desa Budeng?

Desa Budeng dipilih sebagai lokasi site visit karena memiliki karakteristik ekosistem mangrove yang representatif untuk pembelajaran praktik audit tata kelola kawasan pesisir. Kegiatan ini berlokasi di dalam kawasan Hutan Produksi (HP) Kelompok Hutan Budeng (RTK.30) yang berada di bawah pengelolaan UPT KPH Bali Barat.

Kawasan ini dinilai strategis untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan pesisir saat ini, seperti:

  • Penyelarasan regulasi turunan dalam pengelolaan mangrove.
  • Penyelesaian konflik pemanfaatan ruang antara sektor ekonomi dan upaya konservasi.
  • Optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan.

Pendampingan ini bertujuan untuk menyusun strategi dan skenario pembelajaran yang akan digunakan dalam pelatihan internasional mendatang. Selain itu, BPKH Wilayah VIII juga diminta untuk mendampingi kegiatan pemetaan melalui udara (drone) yang dijadwalkan pada puncak acara pelatihan di bulan Juli 2026.

Menuju Pelatihan Internasional Juli 2026

Pelatihan Hands-on Audit Training ini merupakan seri ketiga (2024-2026) yang diselenggarakan oleh Badiklat PKN BPK RI sebagai platform penguatan kapasitas komunitas Supreme Audit Institutions (SAIs) global. Acara utama dijadwalkan berlangsung pada 13-17 Juli 2026 dan akan dihadiri oleh sekitar 20-30 peserta dari berbagai negara.

Dengan adanya kolaborasi lintas instansi termasuk BKPH Bali Barat, BPDAS Unda Anyar, dan Balai Perhutanan Sosial kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan ekonomi biru di Indonesia di mata dunia.

BPKH Wilayah VIII berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemantapan kawasan hutan yang transparan demi mewujudkan lingkungan yang lestari dan ekonomi masyarakat yang sejahtera.

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *